Pemerintah berencana untuk memberi tambahan subsidi listrik sebesar Rp 5 triliun

Pemerintah berencana untuk memberi tambahan subsidi listrik sebesar Rp 5 triliun

Pemerintah berencana untuk memberi tambahan subsidi listrik sebesar Rp 5 triliun
Seputar Berita Update - Pemerintah berencana untuk memberi tambahan subsidi listrik sebesar Rp 5 triliun


Seputar Berita Update - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah berencana menambah besaran dana subsidi listrik sekitar Rp 5 triliun. Hal ini untuk keperluan penambahan pelanggan baru di daerah yang belum ada tenaga listrik dan kurang mampu.
"Tambah (subsidi), tapi untuk ekspansi listrik desa. Ini setiap pertambahan pelanggan 450 VA dan 900 VA yang dianggap belum mampu tetap disubsidi pemerintah. Tetap ada," ungkapnya di Kementerian ESDM.

"Bisa nambah 1 juta pelanggan setahun yang 450 VA kalau ekspansi daerah-daerah belum ada listrik," lanjut dia.

Meskipun demikian, mantan menteri perhubungan ini menegaskan pemerintah tidak akan menambah subsidi yang disebabkan oleh naiknya harga batu bara. "Tidak akan menambah subsidi karena harga batu bara naik karena diatur harga batu bara. Pengaturan harga batu bara untuk kelistrikan yang dapat mempertahankan tarif listrik harga saat ini sampai akhir 2019 dan tidak akan buat PLN sampai merugi yang luar biasa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andi Noorsaman Sommeng, mengatakan besaran subsidi untuk penambahan pelanggan baru sekitar Rp 4 triliun hingga Rp 5 triliun.

"Tergantung daripada pertumbuhan pelanggan. Prognosis kita kurang lebih Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun," tandasnya.
Location: Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Koordinator MAKI Menilai Perpres BPIP Tidak Dipersiapkan Dengan Matang

Image
Koordinator MAKI Menilai Perpres BPIP Tidak Dipersiapkan Dengan Matang Add caption Seputar Berita Update - Koordinator MAKI Menilai Perpres BPIP Tidak Dipersiapkan Dengan Matang Seputar Berita Update -  Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/5) lalu terlalu terburu-buru. Pasalnya, terdapat beberapa peraturan yang tidak dipersiapkan dengan matang. "Jadi ini istilah sangat kelabakan. Tidak dipersiapkan matang," kata Boyamin di Gedung MA, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/5). Adapun, kata dia, beberapa pasal yang dinilai belum ada dasar pembentukan berdasarkan suatu undang-undang. Pasal tersebut yaitu 1,2 dan 3 terkait memberikan hak keuangan kepada dewan pengarah. Dia menjelaskan bahwa mengenai struktur di luar pejabat seperti dewan pengarah seharus...
Read more

Dua Pria Selundupkan Narkoba 1,5 Kg dari Pekanbaru ke Banjarmasin

Image
Dua Pria Selundupkan Narkoba 1,5 Kg dari Pekanbaru ke Banjarmasin Seputar Berita Update - Dua Pria Selundupkan Narkoba 1,5 Kg dari Pekanbaru ke Banjarmasin Seputar Berita Update -  Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto mengatakan, dua orang kurir sabu yang berhasil diamankan oleh petugas Avsec bandara SSK II Pekanbaru, langsung dibawa ke Mapolresta Pekanbaru. Termasuk barang bukti dua paket sabu seberat sekitar 1,5 kilogram. "Kita bawa ke Polresta Pekanbaru pelaku dan barang bukt untuk pengembangan kasusnya. Terutama untuk asal barang dari dua tersangka," kata Kapolresta. Susanto memastikan, timnya saat ini sedang bergerak mencari asal barang berikut jaringan narkoba terkait. Disebutkan Susanto lagi, dari hasil pemeriksaan sementara, barang didapat dari seseorang yang mengantar ke suatu hotel, tempat yang disepakati. Ditambahkan orang nomor satu di jajaran Polresta Pekanbaru ini, kedua pelaku yang diamankan ini tercatat sebagai warga Banjarmasin. Mer...
Read more

Presiden RI Jokowi Ajak Pebisnis Australia Investasi di ASEAN

Image
Presiden RI Jokowi Ajak Pebisnis Australia Investasi di ASEAN Seputar Berita Update - Presiden RI Jokowi Ajak Pebisnis Australia Investasi di ASEAN Seputar Berita Update - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, negara-negara ASEAN memiliki berbagai keunggulan baik dari segi geografis maupun demografis. Kondisi ini membuat kawasan tersebut akan menjadi poros perekonomian baru dunia. Dengan adanya keunggulan ini, Australia sebagai salah satu negara terdekat ASEAN diharapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut utamanya dalam hal investasi. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di CEO Forum, sebagai rangkaian dari KTT Khusus ASEAN-Australia, di International Convention Center, Sydney, Australia.  "Poros perekonomian dunia sedang bergeser dari Atlantik ke Pasifik, pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini ada di Asia Pasifik. Lalu siapa yang tepat berada di tengah-tengah Asia Pasifik, adalah Asean," kata Jokowi, dalam keterangan tertulis. Presid...
Read more